Reporter l Fahri Akbar
Editor     l Arief Pramono

mTV Jateng l Pekalongan
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024 secara langsung, memerlukan anggaran yang harus disediakan pemerintah kabupaten (Pemkab), mulai tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian Pilkada.

Karena itu, Pemkab Pekalongan menganggarkan biaya Pilkada bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil tahun anggaran 2023.

Hal tersebut disampaikan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, dalam rangka penyampaian 2 rancangan peraturan daerah di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (14/7).(*)