mTV Jateng l Kota Pekalongan
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perjudian, dinilai berpotensi tumpang tindih dengan Pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian, yang kewenangannya ada di aparat kepolisian. Akhirnya dari 7 Raperda yang masuk dalam bahasan sidang paripurna DPRD Kota Pekalongan, Raperda Perjudian ditunda pengesahannya.

Para anggota DPRD setempat sebagian besar tidak setuju, jika Raperda peraturan tersebut disahkan. Karena akan terjadi tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada.

Bahkan Ketua DPRD Kota Pekalongan, Azmi Basyir, juga mempertanyakan bagaimana asal usul Raperda tersebut bisa muncul di dalam persidangan paripurna di gedung DPRD setempat, pada Kamis 17 November 2022.(*)

Reporter l Saiful Ibad